KSDAE

Medan, 1 Desember 2018. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Prof. Dr. H. Rizal Djalil, berkenan menyambangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara, pada Jumat, 30 Nopember 2018.

Kunjungan ini disambut baik Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For. didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Teguh Setiawan, S.Hut., Kepala Bidang Teknis, Ir. Irzal Azhar, M.Si., dan beberapa pejabat eselon IV dan staf.

Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dalam sambutannya memaparkan tentang gambaran umum serta tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Program Kerja sepanjang tahun 2018 dan Rencana Program di tahun 2019 serta uraian singkat tentang permasalahan pengelolaan kawasan konservasi yang ada  di wilayah kerja Balai Besar KSDA Sumatera Utara.

Selain itu, untuk memperkenalkan beberapa kawasan konservasi secara audio visual,  turut juga ditampilkan/diputar video kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit, TWA Danau Sicikeh-cikeh, TWA Lau Debuk-debuk  serta Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC). Diakhir pemutaran video, Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara menyerahkan CD video kawasan dimaksud beserta Buku Informasi Kawasan.

Anggota IV BPK RI, Prof. Dr. H. Rizal Djalil, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya bisa hadir di Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Merupakan sebuah kehormatan karena Balai Besar KSDA Sumatera Utara merupakan  kantor Balai KSDA yang pertama di Republik Indonesia ini yang dikunjungi oleh Anggota IV BPK RI.

Setelah mendengar dan  memperhatikan penjelasan Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Prof. Rizal Djalil, memberikan sambutan dan arahan akan perlunya mengedepankan langkah-langkah persuasif atau sosialisasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan konservasi di wilayah Sumatera Utara. Harapannya muncul rasa memiliki dari masyarakat sekitar sehingga pengelolaan konservasi akan berhasil. Dalam arahannya disampaikan juga, bahwa wisata alam di kawasan konservasi harus dapat dikelola dengan baik sehingga muncul multiplier effect. Sehingga masyarakat mendapat manfaat dari wisata alam. Salah satu solusi yang disampaikan beliau  dalam pelibatan masyarakat di pengelolaan wisata adalah dengan  Badan Layanan Umum (BLU).

Demikian juga dengan peran serta pemerintahan daerah (Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten) agar dilibatkan, sehingga ketika menemui kendala, baik Pemprov  maupun Pemkab  ikut membantu mencarikan solusinya.

“Secara khusus buat pegawai lingkup Balai Besar KSDA Sumatera Utara, tingkatkanlah kinerja serta lakukanlah pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat guna memaksimalkan manfaat yang didapatkan. BPK RI akan membantu memfasilitasi penambahan biaya belanja modal kepada Sekretaris Jendral Kementerian LHK”, ujar Prof. Rizal.

Sebagaimana diketahui Anggota IV BPK RI membawahi beberapa Kementerian, seperti : Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. (Evan)

Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara