KSDAE

Sleman, 21 Mei 2024. Setelah terlaksananya Sosialisasi Indonesia's Forestry and Land Uses Net Sink 2030 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka proses kelanjutannya adalah Workshop Penyusunan Rencana Kerja FoluNet Net Sink 2030 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 21 Mei 2024.  Sebagai acuan penyusunan ini adalah Rencana Operasional FOLUNet Sink 2030 tingkat Nasional, kemudian Rencana Operasional FOLUNet Sink 2030 Region Jawa. 

Secara nasional Rencana Operasional mencakup 15 Rencana Operasional (RO). maka untuk wilayah DIY, maka hanya ada 6 (RO) yaitu; pencegahan degradasi dan deforestasi, aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman, aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon non rotasi, aksi mitigasi perlindungan area konservasi tinggi, dan aksi mitigasi pengelolaan mangrove. 

Dengan Keistimewaan DIY, maka capaian FoluNet  Sink 2030 ini sebenarnya sudah sejalan dengan program DIY seperti Program Jogja Hijau yang berbasis tingkat kelurahan, selain itu juga melekatnya filosofi “memayu hayuning bawana” adalah filosofi atau nilai luhur tentang kehidupan dari kebudayaan Jawa.  Memayu hayuning bawana jika diartikan pelaksanaannya adalah "sustainable development" atau membangun secara lestari.

Begitu pula kawasan Konservasi di wilayah DIY terdiri dari Taman Nasional Gunung Merapi (untuk wilayah Sleman-DIY), Cagar Alam Imogiri, Suaka Margasatwa Palian dan Suaka Margasatwa Sermo serta Taman Wisata Alam Gamping, dimana program pengelolaannya menjadi bagian dari Rencana Operasional Aksi Mitigasi Perlindungan Area Konservasi Tinggi. 

Tim penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini meliputi para pihak yaitu Pemerintah Pusat (meliputi UPT lingkup KLHK DIY), Dinas LHK DIY, akademisi (tenaga ahli/tim teknis), para pakar dan kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan.  Tahapan penyusunan ini meliputi workshop tahap 2, tahap 3 dan furum diskusi lain jika diperlukan. Target tata waktu penyusunan Rencana Kerja FoluNet Sink 2030 DIY dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2024 yang disahkan oleh Kepala daerah Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta.

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi

****