KSDAE

Yogyakarta, 21 Mei 2024. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) turut hadir dalam Agenda Sosialisasi “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang merupakan komitmen dari Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim, pemanasan global atau juga emisi gas rumah kaca.  Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 20 – 21 Mei 2024. 

Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan target capaian tingkat emisi gas rumah kaca  140 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, atau dengan kata lain serapan karbon lebih besar dari emisi gas rumah kaca (GRK).  Komitmen ini salah satunya dilakukannya kegiatan Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 region Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Komitmen Indonesia dalam menyikapi isu perubahan iklim ini telah disampaikan kepada dunia internasional sejak Paris Agreement yang diratifikasi melalui Undang-Undang no.16  Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). 

Dalam komitmen ini dituangkan juga startegi jangka panjang untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global dibawah 2° Celsius dari tingkat pre industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5° Celsius.

Selain terkait rata-rata suhu global, juga pada aspek emisi GRK, dimana target penurunan emisi GRK ini pada angka 31,89% (CM1) dengan upaya sendiri dan sampai 43,20% (CM2) dibandingkan business as usual dengan dukungan Internasional pada tahun 2030.

Strategi dalam mewujudkan capaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu dengan mencegah terjadinya kerusakan hutan atau deforestrasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Hal ini diimplementasikan dalam tim Kerja FOLU Net Sink 2030.  Tim kerja ini terbagi dalam Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi serta didukung Bidang Instrumen dan Informasi.  Dalam kesempatan ini tim kerja memaparkan materi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang sesuai dengan kewilayahan Sub Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk kewilayahan DIY yang mempunyai luasan tutupan hutan ± 6,92% dari luas total daratan tentu masih kurang dari kecukupan tutupan hutan. Disisi lain DIY mempunyai area lahan kritis dan sangat kritis mencapai ± 72,294 Ha adalah potensi untuk menjadi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK di wilayah DIY. 

Peluang pengelolaan lahan kritis ini dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan atau lebih dikenal Hutan Rakyat di DIY akan lebih mudah, mengingat sejarah Hutan Wanagama yang menunjukan keberhasilan menghutankan kembali lahan kritis menjadi hijau dengan keterlibatan masyarakat. 

Sosialisasi pada Sub Nasional DIY melibatkan para pihak baik instansi terkait, akademisi, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan para praktisi dan para pakar lingkungan dan kehutanan.  Turut serta dalam pembukaan sosialisasi dengan ditandai pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional didampingi oleh Ketua Harian I Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilanjutkan penyerahan simbolis Buku Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan bibit tanaman pohon lokal Sawo Kecik kepada Gubernur DIY yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Kepala Dinas Tata Pemerintahan DIY.

Sosialisasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya Sub Nasional DIY bisa menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja secara kolaborasi dari seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah dapat mengawal sehingga target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BTNGM, Muhammad Wahyudi, menyampaikan pengelolaan kawasan konservasi TNGM mempunyai peran penting dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.   Diantaranya melalui pemantapan kawasan tetap terjaga, kelestarian kawasan yang dikolaborasikan bersama masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti akses Hasil Hutan Non Kayu (HHBK), percepatan pemulihan ekosistem bersama masyarakat, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta yang tak kalah penting adalah adaptasi mitigasi pengelolaan atas dinamika vulkanik Gunung Merapi.

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi