KSDAE

Bogor, 23 Mei 2022. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) menyelengarakan Konsultasi Publik Draft Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Zona Pemanfaatan Cantra/Bunikasih, Pasir Koja, dan Arca wilayah Resort PTN Tapos yang bertempat di Hotel Ultima Horison Bhuvana Ciawi. 

Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam ini diperuntukan sebagai upaya nyata dalam memberikan ruang/akses bagi masyarakat di taman nasional melalui skema Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA). Sedangkan ruang usaha dialokasikan untuk pengusahaan sarana wisata alam atau Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) bagi pengusaha/investor/koprporasi/badan usaha. Berdasarkan hasil telaah dan pertimbangan, TNGGP telah terbagi ruang publik dan usaha pada Zona Pemanfaatan Arca seluas 13,92 Ha, Cantra seluas 24,17 Ha dan Pasir Koja seluas 37,49 Ha. Pembagian ruang publik dan usaha ditentukan berdasarkan pertimbangan kebijakan, teknis, ekologis, dan sosial budaya. 

Seperti istilah yang kita sering dengar “Konservasi harus berkolaborasi atau Konservasi Tidak Bisa Sendiri”. Semboyan ini bukan hanya istilah belaka namun memiliki makna yang mendalam. Pengelolaan taman nasional akan berhasil jika semua pihak dapat terlibat didalamnya. Berkorelasi dengan kegiatan penyusunan desain tapak, perlu dibangun kesepahaman para pihak dalam mengembangkan wisata alam di taman nasional yang dapat berdampak meluas bagi masyarakat bahkan pemerintah daerah setempat. Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Wasja, S.H. menyampaikan bahwa pemberian akses kepada masyarakat  dalam pengelolaan wisata di Zona Pemanfaatan TNGGP dapat didukung juga oleh pemerintah daerah. 

Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Deni Humaedi AS, S.IP., M.M. menyampaikan bahwa program pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bogor dapat bersinergi dengan pengelolaan wisata di TNGGP. Camat Caringin, Camat Megamendung, Camat Ciawi, Kepala Desa Sukaresmi dan Kepala Desa Pancawati turut meyampaikan tanggapan atas ekspose draft desain tapak yang sudah disusun. Pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung adanya pengelolaan wisata di TNGGP dengan melibatkan masyarakat setempat. Harapannya dapat lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara TNGGP dengan pemerintah daerah. 

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara konsultasi publik antara BBTNGGP dengan para pihak dengan agenda selanjutnya revisi dokumen desain tapak dan pengajuan ke Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) untuk disahkan. Dengan terbangunnya koordinasi bersama para pihak, perlu adanya rencana pengelolaan wisata alam di TNGGP yang terintegrasi dengan obyek wisata di luar kawasan di wilayah Kabupaten Bogor. Majunya pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan 20 % dari prestasi pariwisata alam di Provinsi Jawa Barat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 

Beberapa pihak yang hadir dalam konsultasi ini yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, Camat Caringin, Camat Ciawi, Camat Megamendung, Kepala Desa Sukaresmi, Kepala Desa Pancawati, Kepala Desa Cibedug serta masyarakat/organisasi yang selama ini berinteraksi langsung dalam pengelolaan wisata alam. Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam serta tokoh masyarakat lainnya.  

Sebagai informasi, pengembangan wisata alam merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan kawasan Taman Nasional secara lestari dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.  Pembagian ruang pada zona pemanfaatan Taman Nasional menjadi ruang publik dan ruang usaha ini dilakukan melalui penyusunan desain tapak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan, pembangunan dan pengembangan usaha pariwisata alam secara serasi dan harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya sesuai dengan kaidah konservasi. 

Pengembangan pariwisata alam tentunya menciptakan pengaruh positif yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh positif secara langsung ini merupakan peluang bagi peningkatan usaha masyarakat, pengembangan pariwisata alam di TNGGP tidak akan terlepas dari dampak yang timbul sebagai akibat dari pengembangan yang dilakukan antara lain hal-hal yang terkait dengan penggunaan ruang secara langsung baik akibat aktivitas pengunjung, aktivitas rekreasi, maupun pembangunan sarpras, dan infrastruktur sehingga perlu dilakukan konsultasi publik/sosialisasi penyusunan desain tapak agar dampak negatif dapat dieleminir dan dikendalikan sekecil mungkin.

Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Teks    : Ratih Mayangsari, S.Hut.
Foto    : Mukti Ahmad Sopyan dan Ayi Rustiadi, S.Si.