KSDAE

Bogor, 14 Mei 2020. Pandemi COVID19 yang saat ini masih menjadi wabah global dan berdampak pada penerapan pembatasan sosial berskala besar serta penutupan kawasan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kegiatan wisata, salah satunya wisata alam di kawasan konservasi. Ditengah kondisi penurunan tersebut, sebagai rangkaian pelaksanaan virtual Workshop Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) kembali menyelenggarakan kegiatan Webinar series 2 dengan topik Optimalisasi Penyusunan Desain Tapak Untuk Wisata Alam, Kamis (14/5/2020) sebagai langkah menjaring masukan dan wawasan perencanaan kawasan secara baik dan terencana berbasis potensi tapak untuk wisata alam di masa new normal paska pandemi.

“Pengalaman atas COVID19 menyadarkan kita bahwa keindahan alam harus dinikmati dan ditata dengan prinsip kehati-hatian, terkontrol dan mempertimbangkan carrying capacity yang semuanya ditutup oleh perencanaan desain tapak kawasan hutan. Sehingga, hutan dapat menjadi tempat yang nyaman dan menjadi alternatif penyembuhan yang dikenal dengan forest for healing” Jelas Wiratno saat membuka webinar yang diikuti 400 partisipan ini.

Webinar yang berlangsung selama 4 jam ini dipandu langsung oleh Direktur PJLHK, Nandang Prihadi. Masing-masing narasumber membahas  terkait penyusunan desain tapak yang optimal bagi pengembangan kawasan khususnya kegiatan wisata alam.

Dalam pembukaanya, Nandang menyampaikan bahwa penyusunan desain tapak bertujuan untuk membagi dua fungsi ruang pada blok dan zona pemanfaatan kawasan konservasi menjadi ruang usaha (untuk investasi wisata alam) dan ruang publik (untuk masyarakat dan pengelola kawasan). Hingga saat ini, masih terdapat 57% zona/blok pemanfaatan yang belum dilakukan penyusunan desain tapak.

“Penyusunan desain tapak merupakan langkah untuk memastikan optimalisasi pengelolaan kawasan, membagi akses bagi masyarakat lokal, pengelola kawasan dan mitra dalam pengembangan pengelolaan kawasan. Hal ini menjadikan penyusunan desain tapak harus direncanakan lebih terintegrasi dan berbasis keilmuan” Ungkap Nandang.

Penyusunan desain tapak adalah tahapan akhir dari perencanaan pengelolaan suatu kawasan yang dimulai dari zonasi/bloking, penyusunan rencana pengelolaan dan selanjutnya dilakukan penyusunan desain tapak. Hal ini menunjukan bahwa, dalam penyusunan rencana desain tapak harus didasarkan atas data yang lebih detail.

Searah dengan hal tersebut, sebagaimana disampaikan Wahjudi Wardoyo sebagai narasumber webinar ini bahwa penataan tapak harus didasarkan atas informasi yang detail dan reliable untuk mengurangi dampak kerusakan yang tidak perlu.

“Penerapan teknologi dan metodologi dalam penyusunan desain tapak harus tepat dan dilakukan dengan berbasis keilmuan sehingga pembagian fungsi ruang atas tapak menjadi lebih akurat dan tepat untuk pengembangan kedepannya” ungkapnya.

Kendati demikian, penyusunan desain tapak yang telah dilakukan saat ini sudah cukup baik karena telah dilakukan sesuai dengan metedologi sebagiamana aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan review kesesuaian perlu dilakukan. “pelibatan telnologi citra satelit dapat menjadi alternative review penyusunan desain tapak” tegasnya.

National Manager Planning TNC, Musnanda Satar mengatakan bahwa perlu ada kerangka kerja yang jelas dalam penyusunan desain tapak dimulai dari aspek makro hingga aspek mikro dengan melibatkan analisis spasial. “hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan upya mitigasi atau perencanaan pengembangan yang detail” ungkapnya.

Sejalan dengan penerapan teknologi dan keilmuan dalam penyusunan desain tapak. Praktisi perencanaan tapak, Soewartono menyampaikan bahwa desain tapak adalah sebuah alat kendali dari suatu manajemen untuk melihat kesesuaian fungsi atau kelayakan perkembangan kawasan tersebut. “Desain tapak adalah salah satu instrumen dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pengelolaan kawasan” jelasnya pada sesi pemaparan materi.

Pada kesempatan ini juga, Dufan Eco Park sebagai salah satu pemberi materi menyampaikan bahwa dalam perencanan pengembangan wisata pada area kerjanya mereka menerapkan sistem pembagian zona yang mempertimbangkan kegiatan pengunjung, kebutuhan pengunjung, kondisi sekitar kawasan, optimalisasi waktu kunjungan. Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi hijau dan lokasi wisata/rekreasi utama.

Dalam webinar ini juga dibuka sesi diskusi, dimana sebagian besar partisipan menyampaikan dukungannya untuk penyusunan desain tapak yang lebih detail dan melibatkan teknologi citra yang  lebih baik. Selain teknis penyusunan desain tapak, disampaikan juga bahwa disertifikasi obyek wisata dan penetuan carryng capacity harus dipertimbangkan dalam penyusunan desain tapak kawasan.

“Dalam penyusunan desain tapak unsur masyarakat lokal dan peran mereka harus menjadi aspek yang jelas dengan standar dan format yang disesuaikan pada kawasan yang didesain” tegas Maya Dewi salah satu partisipan asal Universitas Sahid Jakarta.

Selain hal tersebut, dalam diskusi yang berjalan interaktif ini disampaikan bahwa dalam penyusunan desain tapak kedepannya perlu ada big bank data yang terintegrasi pada beberapa aspek dan perencanaan lain sebagai dasar penetuan penyusunan desain tapak, perlu ada daftar prioritas pengembangan yang akan dilakukan, perlu ada pertimbangan fasilitas penunjang pelaksanaan wisata setelah dilakukan desain tapak, dan perlu ada peningkatan SDM dalam penerapan teknologi untuk penyusunan desain tapak.

Searah dengan hal tersebut, Nandang menyampaikan bahwa akan dilakukan pengkajian kembali atas kesesuaian konsep desain tapak khusus wisata alam menjadi desain tapak jasa lingkungan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek keilmuan, aspek keberadaan masyarakat lokal, aspek perencanaan wilayah dan penerapan teknologi.

“Setelah webinar ini, kita perlu membuat diskusi lanjutan dan perlu ada prototype penyusunan desain tapak dengan pandangan-pandangan baru sehingga pengelolaan kawasan akan lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan” pungkas Wiratno sebagai penutup acara webinar kali ini.

Sumber : Gita Riani W (PEH) dan Dewi Rahayu (Staf) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi