KSDAE

Jayapura, 5 Agustus 2019. Pimpinan Komisi IV DPR RI, Viva Yoga, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kunjungan kerja ke Papua pada Jumat (2/8). Rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Sentani pada pukul 07.40 WIT dan disambut di VIP Room oleh UPT KLHK Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Kepala Pusat P3E Biak, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Kepala Bagian PA KSDAE.

Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Jayapura adalah Viva Yoga Mauladi, M.Si selaku wakil ketua, beserta anggota yang terdiri dari DR. Drs. Yus Sudarso, SH. MH., Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, MM., Rahmad Handoyo, S.Pi, MM, Drs. Fadholi, dan Hj. Kasriyah. Sedangkan Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Umum,  Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Direktur PIKA, dan beberapa pejabat eselon II lainnya.

Pukul 08.30 WIT rombongan menggunakan alat transportasi darat bertolak dari Bandara Internasional Sentani menuju TWA Teluk Youtefa. Selanjutnya rombongan melakukan peninjauan lapangan mengelilingi kawasan TWA. Teluk Youtefa dengan perahu motor. Di antara destinasi tinjauan adalah Kampung Adat Terapung Enggros, Kampung Tobati, Jembatan Holtecamp atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Merah. Rombongan juga melakukan diskusi ringan di Pulau Metu Deby, kawasan TWA Teluk Youtefa.

Pukul 15.00 WIT Sekjen KLHK melakukan pembinaan dan diskusi bertempat di Grand Abe Hotel, terkait dengan RPJMN/RKTN/RKP Sekjen KLHK, RPPUPK Kapusjakstra, dan Pengantar Renstra-Indikator Kinerja Utama Kepala Biro Perencanaan. Selanjutnya pada pukul 17.30 -19.45 WIT digelar pertemuan dan diskusi oleh Komisi IV DPR RI bersama peserta Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Sekjen KLHK. Pertemuan tersebut, setidaknya, menghasilkan empat poin penting mengenai sumber daya alam hayati di Papua.

Pertama, Papua yang memiliki potensi sumber daya alam hayati sangat tinggi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang prospektif di masa mendatang. Sehingga dalam pengembangan dan pembangunannya agar menjadi skala prioritas nasional. Kedua, Komisi IV DPR RI mendukung program maupun peningkatan anggaran yang diusulkan oleh KLHK. Ketiga, perencanaan kehutanan dengan penambahan anggaran akan difokuskan pada hutan konservasi dengan pengelolaan secara efektif dan efisien, serta data yang konkret untuk dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat lapangan. Keempat, Komisi IV DPR RI menggagas pertemuan dengan KLHK untuk melaksanakan rapat dengar pendapat, membahas masalah Polisi Kehutanan yang terkait dengan sarpras, jaminan asuransi, jumlah personil Polisi Kehutanan, dan penganggaran pangamanan dan perlindungan hutan. Rencananya rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar KSDA dan Balai Taman Nasional seluruh Indonesia. []

Sumber            : BBKSDA Papua

Call Center      : 0823-9802-9978