KSDAE

Jakarta, 17 Mei 2019. Tahun 2019 menjadi tahun penting dalam pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tahun ini tidak hanya kedatangan Kepala Balai baru, yaitu Ibu Badi'ah, tapi juga merupakan tahun berakhirnya Rencana Pengelolaan TN Kepulauan Seribu periode 2010-2019 sehigga menandai kebutuhan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Kepulauan Seribu periode 2020-2029. Penyusunan RPJP ini dilakukan berdasarkan aspirasi yang diperoleh dengan proses yang bertahap secara bottom-up dan partisipatif. 

Tahapan yang paling penting adalah menentukan status Nilai Penting Kawasan (NPK) TN Kepulauan Seribu. Mandat NPK TN Kepulauan Seribu mengacu pada SK Menhut no.162/Kpts-II/95 Tahun 1995 tentang Perubahan Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu menjadi TN Laut Kep Seribu yaitu terumbu karang, penyu, mangrove dan kima (kima raksasa). Identifikasi permasalahan yang dilakukan secara partisipatif dari tingkat resort didasarkan pada kondisi awal dari nilai penting yg dibandingkan dengan kondisi saat Ini.  Identifikasi masalah dilakukan menggunakan metode konsep model dan telah dilakukan sejak 26 April 2019. Pada tanggal 13 Mei 2019 dilakukan pembahasan hasil identifikasi masalah  yang difasilitasi oleh Bapak Hari Kushardanto dari Lembaga RARE, yang merupakan mitra TN Kepulauan Seribu.

Proses identifikasi masalah ini berlangsung dinamis dan berdasarkan local knowledge dan data monitoring. NPK TN Kepulauan Seribu saat ini mengalami tekanan akibat konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan pencemaran. Pertumbuhan penduduk di 5 pulau pemukiman daerah penyangga TN Kep. Seribu, penetapan Kep Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kebutuhan pemilik pulau/resort wisata telah  memunculkan tuntutan pembangunan sarana prasarana.

Hasil identifikasi masalah ini akan menjadi dasar dalam menentukan tujuan pengelolaan, strategi dan rencana aksi TN Kepulauan Seribu selama periode 2020-2029.

Sumber : Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu