KSDAE

Yogyakarta – 17 Oktober 2017, Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan aset bersama yang bernilai penting untuk kita jaga bersama. Saat ini sedang mengalami banyak tekanan dan gangguan dari upaya yang dapat mengganggu keutuhan dan kelestarian kawasan TNGM. Perlindungan dan pengamanan dibutuhkan untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan kawasan TNGM.  

Dalam rangka perlindungan dan pengamanan tersebut, maka diperlukan sinergitas antar berbagai pihak sehingga perlindungan dan pengamanan dapat dilaksanakan secara terpadu, komprehensif dan tuntas.

Dalam kesempatan kali ini, diundang 50 orang, yang masing-masing merupakan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) 4 kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan, yaitu Kemalang, Musuk, Cepogo dan Selo, serta kepala desa di wilayah kecamatan tersebut.  Kemudian juga diundang perwakilan anggota Masyarakat Mitra Polhut di keempat kecamatan tersebut.  Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Balai Desa Ponggok, Klaten pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d selesai.

Rapat koordinasi ini merumuskan beberapa hal diantaranya segenap stakeholder terkait baik itu Balai TNGM, Muspika, Aparat Desa setempat, kelompok masyarakat mendukung program-program dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan TNGM.    Juga disepakati  komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang mantap dari semua dalam rangka upaya pengamanan dan perlindungan kawasan hutan TNGM.

Selain itu, semua pihak juga berkewajiban memberikan sosialisasi dan pemahaman secara kontinyu dan berkesinambungan kepada masyarakat luas pada umumnya dan khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan TNGM akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan TNGM.

Sedangkan permasalahan terkait kawasan yang diakibatkan perilaku manusia menjadi kewajiban bersama dan penanganannya secara simultan, terarah dan terkoordinasi antara seluruh pihak terkait.  Adapun pembinaan terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan di kawasan TNGM melibatkan para penegak hukum di tingkat kecamatan.  Selain itu, perlu ada kerja sama penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan sesuai wewenang dan Tupoksi masing-masing.

Dari sisi masyarakat, perlu adanya peningkatan kapasitas anggota kelompok MMP dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan.  Para anggota MMP turut mendukung dan berparsipasi aktif dalam setiap kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh Balai TNGM.

Koordinasi ini menjadi sisi penting pengelolaan kawasan TNGM bersama masyarakat sekitar, untuk masa sekarang maupun pengelolaan di masa yang akan datang.

Sumber: BTN Gunung Merapi