KSDAE

Sofifi, 7 Oktober 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial yang dilaporkan masyarakat desa Ake Jawi, kecamatan Wasile Selatan, kabupaten Halmahera Timur kepada Komisi II DPRD Halmahera Timur. Masyarakat meminta kepastian beberapa lahan yang telah bersertifikat dan dianggap masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL). Sebelumnya, Komisi II telah melakukan tahapan koordinasi dengan masyarakat Ake Jawi dan TNAL untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pertemuan kali ini melibatkan berbagai pihak, yaitu BPN (Balai Pertanahan Nasional) Korwil Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Komisi II DPRD Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Selatan, Dinas Transmigrasi Halmahera Timur, Kapolsek, Babinsa, Kepala Desa dan anggota masyarakat desa Ake Jawi. Taman Nasional Aketajawe Lolobata yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai juga turut melakukan pertemuan dan ground check lapangan.

Kepala Balai TNAL, Muhammad Wahyudi, SP., M.Sc menyampaikan bahwa, “Saya akan segera berkoordinasi dengan BPKH Manado dan akan melaporkan kepada Bapak Dirjen”.

Menanggapi permintaan Ketua Komisi II DPRD yang akan mengajak instansi terkait yang hadir pada pertemuan tersebut termasuk Kepala Desa Ake Jawi untuk melakukan audiens dengan Dirjen KSDAE, Kepala Balai mengingatkan bahwa konsultasi ke Jakarta mesti disertai dengan data yang sudah diolah dilapangan, sehingga langkah awal adalah menyiapkan semua data yang dibutuhkan.

Terdapat 50 lahan bersertifikat yang di claim oleh masyarakat masuk dalam Zona Tradisional TNAL di kawasan Resort Binagara.

Demi percepatan penyelesaian lahan, kemarin (9/10), Kepala Balai yang didampingi oleh Kepala SPTN Wilayah III Subaim dan Polhut langsung berkoordinasi dengan BPKH Manado. Dihari itu juga 2 (dua) orang staf Balai TNAL operator GIS dan Kepala Resort Binaara juga langsung ditugaskan untuk bertemu dengan BPN di Buli.

Sumber : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata