KSDAE

Bandung, 29 Juli 2017. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara single fighter. Sehebat apapun sebuah institusi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, tetap saja memerlukan kolaborasi dengan pihak lain. Memang, dampak kebakaran hutan dan lahan yang massive sehingga menyentuh ranah ekologi, ekonomi, kesehatan, bahkan sosial budaya dan politik, mau tidak mau menuntut adanya kerja sama lintas stakeholder.

Dalam skala lokal, kerja sama lintas stakeholder dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah ditunjukkan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan stakeholder lain seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat TNI, aparat Kepolisian, maupun aparat kecamatan/desa. Hal tersebut mencerminkan bahwa komitmen para stakeholder sebagaimana disepakati pada “Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” tanggal 5 Juni 2017 lalu di Bandung telah mulai muncul.

Sebagai contoh, masyarakat yang tergabung dalam MPA (Masyarakat Peduli Api), aparat Koramil, serta aparat kecamatan/desa  bersama petugas Balai Besar KSDA Jawa Barat telah beberapa kali bahu membahu dalam melakukan ground check hotspot sekaligus dalam mengendalikan hotspot yang muncul tersebut sehingga tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang massive. Lebih jauh lagi, kerja sama tersebut sampai sejauh ini mampu meminimalisir luasan kebakaran hutan seperti yang terjadi di SM Cikepuh, sebuah kawasan konservasi yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi kawasan konservasi di Jawa Barat dengan luas kebakaran tertinggi. Pada kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Sukabumi tersebut telah terjadi 3 (tiga) kali kejadian kebakaran hutan, namun berkat kerja sama para pihak kebakaran hutan dapat dikendalikan sehingga hanya 1,5 ha saja kawasan SM Cikepuh yang terbakar.

Kerja sama yang dilakukan juga tidak mengenal ‘pengkotakan’ kawasan. Selama peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka para pihak akan saling membantu mencegah dan mengendalikan kebakaran tersebut. Salah satu buktinya adalah ketika ada hotspot di Taman Nasional Gunung Ciremai, petugas Balai Besar KSDA Jawa Barat juga diturunkan untuk mengecek hotspot tersebut bersama-sama dengan petugas Balai TNGC, masyarakat, maupun mitra Balai TNGC (Sumitomo/JICS).

Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Ir. Sustyo Iriyono, M.Si. menyatakan bahwa kerja sama yang telah dijalin dengan berbagai pihak yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, maupun masyarakat agar terus ditingkatkan sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar senantiasa meningkatkan kewaspadaannya karena potensi terjadinya hotspot maupun kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar seiring dengan telah datangnya musim kemarau. Oleh karena itu, Posko Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini agar dapat dioptimalkan fungsinya sehingga informasi mengenai hotspot/kebakaran hutan dapat tersampaikan secara cepat. Dengan demikian kejadian kebakaran hutan dapat tertangani secara lebih dini.

Sumber Info : Balai Besar KSDA Jawa Barat