KSDAE

Bandung (10/7/2017). Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang seringkali datang menghampiri setiap menjelang pergantian musim, dari musim hujan ke musim kemarau. Kekhawatiran semakin bertambah ketika prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa akan terjadi fenomena El Nino. Fenomena El Nino tersebut semakin memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena musim kemarau akan terjadi lebih panjang dari biasanya.

Dampak El Nino juga sempat dirasakan oleh kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat. Pada tahun 2015, ketika fenomena El Nino melanda Indonesia, sedikitnya seluas 2.321,41 ha kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat terbakar dan menjadi rekor luas kebakaran hutan tertinggi sepanjang sejarah berdirinya UPT Balai Besar KSDA Jawa Barat. Empat kawasan konservasi dari total 50 (lima puluh) kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, yaitu Suaka Margasatwa Cikepuh, Taman Buru Masigit Kareumbi, Cagar Alam Kamojang, dan Cagar Alam Papandayan menjadi kawasan dengan intensitas dan luasan kebakaran hutan tertinggi.

Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017 ini yang berpotensi El-Nino, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Pembentukan Regu Bridgalkarhutla Non Daops

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan selain dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, juga perlu dilakukan pada tingkat unit/kesatuan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, agar kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan hasil optimal, maka perlu dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bridgalkarhutla) Non Daops lingkup kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. 

Susunan Keanggotaan Regu Bridgalkarhutla Non Daops lingkup kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat telah ditetapkan melalui SK Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor: SK. 178/K.1/Bidtek.2/KSA/3/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Mengacu pada SK tersebut, anggota regu melaksanakan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari penyelenggaraan perencanaan, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran, serta koordinasi kerja. 

2. Rapat Koordinasi Lintas Stakeholder

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017 dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari Balai Besar KSDA Jawa Barat, unsur pemerintah pusat (Direktorat PKHL, Kementerian LHK), unsur pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, BPBD Prov. Jawa Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat), aparat kecamatan, unsur kepolisian (Polda, Polres, Polsek, dan Bhabinkamtibmas), dan unsur TNI (Kodam, Korem, Kodim, Koramil,dan Babinsa).

Rapat koordinasi ini dilakukan mengingat pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat semata, perlu keterlibatan berbagai pihak yang dapat saling bersinergi sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan efektif dan efisien.

1. Pendirian Posko Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan

Pendirian Posko siaga kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari mekanisme deteksi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena dengan adanya posko ini diharapkan informasi mengenai hotspot/kebakaran hutan dapat tersampaikan secara cepat. Dengan demikian kejadian kebakaran hutan dapat tertangani secara lebih dini.

Posko dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat balai, tingkat bidang, tingkat seksi, tingkat resor dan desa (untuk 4 kawasan konservasi yang rawan kebakaran hutan, yaitu SM Cikepuh, CA Kamojang, TB Masigit Kareumbi, dan CA Leuweung Sancang).

2. Monitoring Hotspot melalui Satelit

Upaya deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui monitoring hotspot. Saat ini, monitoring hotspot dapat dilakukan dengan mengakses “Si Pongi” yang menyediakan data hotspot dari satelit AQUA/TERRA (LAPAN), NPP (LAPAN), AQUA/TERRA (NASA), dan NOAA (ASMC). Sedangkan data-data terkait dengan cuaca/iklim diakses dari Stasiun Klimatologi Klas I Darmaga Bogor.

3. Ground Check Hotspot

Ground check hotspot merupakan bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, hotspot yang telah terdeteksi melalui satelit, dicek secara langsung di lapangan. Sampai dengan pertengahan bulan Juli 2017, telah terdeteksi sebanyak 4 (empat) hotspot, kemudian ditindaklanjuti dengan ground check oleh petugas lapangan Balai Besar KSDA Jawa Barat. Berdasarkan hasil ground check 1 (satu) hotspot berada di dalam kawasan konservasi (SM Cikepuh), sedangkan 3 (tiga) hotspot lainnya berada di areal penggunaan lainnya, bahkan salah satu hotspot yang terdeteksi adalah tempat pembakaran sampah. Hotspot yang terdeteksi seluruhnya dapat dikendalikan sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.

 Sumber : BBKSDA Jabar