KSDAE

Ambon, 31 Mei 2018. Dalam pengelolaan cara baru kawasan konservasi salah satu upaya yang dilakukan adalah memposisikan masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan. Langkah ini diambil dengan mengembangkan daerah-daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi lewat pembentukan kelompok masyarakat sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mencapai tujuan kelompok.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, pada tanggal 28 Mei 2018, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi lingkup Kabupaten SBB.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kab. SBB, Seith Selanno, dan dihadiri oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMK, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) SBB, Camat Seram Barat, Camat Huamual, Kepala Desa Ariate. Selain itu turut hadir perwakilan dari 3 kelompok masyarakat yang berada di kabupaten SBB yaitu: KTH Hunipopo (Desa Ariate), KTH Osi Mokussa (Dsn. Osi), KTH Horinusa (Desa Koibobu).

Dalam paparannya Kepala BKSDA Maluku, Amin Ahmadi, mengutarakan pentingnya merangkul kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan. Pembinaan desa penyangga juga menjadi wujud kehadiran Pengelola kawasan di tingakt tapak untuk membantu mensejahterkan masyarakat.

Sesuai usulan kelompok dan didasari potensi yang ada di desa, KTH Hunipopo akan mengembangkan usaha kopra dan minyak kelapa. KTH Osi Mokussa akan memanfaatkan ijin jasa wisata dan souvenir/kerajinan rumah tangga karena desa ini merupakan desa penyangga dari TWA Pulau Marsegu. Tidak berbeda, KTH Horinusa juga akan mengembangkan jasa wisata bahari karena potensi desa yang berada di sekitar TWAL Pulau Kasa.

Sumber: Balai KSDA Maluku