KSDAE

Bandung, 28 Mei 2018. Pelanggaran bidang kehutanan, saat ini modusnya terus berkembang sesuai perkembangan jaman sehingga pendekatan penanganan pelanggaran harus menyesuaikan perkembangan serta tidak bisa bekerja sendiri, sehingga harus bekerjasama/ berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menanggulangi pelanggaran bidang kehutanan.

Untuk meningkatkan kemampuan staf Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam menangani pelanggaran bidang kehutanan, maka pada hari Jumat, 25 Mei 2018 Balai Besar KSDA Jawa Barat telah mengadakan Inhouse Training Penanganan Pelanggaran Bidang Kehutanan dengan peserta sekitar 55 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Kepala Resort Konservasi Wilayah, Kepala KPHK, perwakilan pejabat fungsional Polisi Kehutanan, PEH, Penyuluh Kehutanan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Materi yang disampaikan antara lain : Kebijakan Pengamanan Hutan Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Pedoman Intelijen/Pulbaket Pengamanan Hutan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK dan Teknik Penanganan Kasus Pidana Bidang Kehutanan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kebijakan pengamanan hutan di Balai Besar KSDA Jawa Barat yaitu dengan mengedepankan proses persuasif dalam setiap penyelesaian pelanggaran bidang kehutanan. Materi lainnya adalah bagaimana melaksanakan teknik dasar pengumpulan bahan keterangan pelanggaran bidang kehutanan sehingga diharapkan dengan materi ini staf Balai Besar KSDA Jawa Barat dapat melakukan pulbaket terhadap setiap pelanggaran bidang kehutanan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyelesaian pelanggaran tersebut. Materi terakhir adalah bagaimana mekanisme koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Polri dalam penanganan kasus pidana bidang kehutanan.

Dengan kegiatan Inhouse Training ini diharapkan setiap penanganan pelanggaran bidang kehutanan Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat dapat lebih akurat dalam informasinya, tepat metode penanganannya dan cepat penyelesaiannya serta tuntas kasusnya.

Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat