KSDAE

Semarang, 20 Maret 2018. Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) bekerja sama dengan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mengundang beberapa instansi dan lembaga terkait dalam agenda pra rembug masalah Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA dan PS). Kegiatan ini dilaksnakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa 20 Maret 2018, di Semarang.

Pra rembug ini bertujuan untuk menjaring potensi, masukan, identifikasi tentang permasalahan konflik kepemilikan atas lahan . Pra rembug merupakan tahapan menuju rembug nasional sebagai upaya percepatan program pemerintah tentang RA dan PS sebagai nawacita kelima pemerintahan Jokowi - JK.

Tujuan program ini adalah penataan ulang lahan berkelanjutan, meningkatkan produktifitas lahan, serta penataan penguasaan lahan. Bentuk program RA dan PS adalah sertifikasi legalisasi tanah/lahan dan kemudahan akses atas lahan.

Dalam kesempatan kali ini, hadir sebagai narasumber adalah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (kemen ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kemen LHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemen Desa dan PDTT), serta Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Balai Taman Nasional Gunung Merapi (Balai TNGM) merupakan salah satu instansi yang diundang dalam pra rembug ini, bersama beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, dalam hal ini Balai Taman Nasional (BTN) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Hutan dan Lahan (BPDASHL) di lingkup Jawa Tengah.

Selain itu, hadir pula beberapa UPT lingkup Kemen ATR, beberapa SKPD terkait lingkup Jawa Tengah, serikat tani lingkup Jawa Tengah, KPA, beberapa Serikat Petani Indonesia (SPI) lingkup Jawa Tengah serta beberapa pengurus Nahdatul Ulama (NU) dari pusat hingga tingkat kabupaten lingkup Jawa Tengah.

Sumber : Balai TN Gunung Merapi