Dirjen PHPL Tegaskan Prinsip 3M Pengelolaan Hutan

Kamis, 08 Maret 2018

Pontianak, 8 Maret 2018. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerapkan strategi 3M yaitu Multi-Business, Multi-Commodity, dan Multi-Stakeholders dalam pengelolaan hutan khususnya wilayah hutan yang berada di bawah pengelolaan KPHP (Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL-KLHK) I.B Putera Parthama saat menjadi pembicara kunci pada gelaran the Asia Pasific Regional Workshop on Transboundary Biodiversity Conservation: Empowering Forestry Communities and Women in Sustainable Livelihood Development di Pontianak pada Rabu (7/3). Strategi ini menurutnya akan menjawab isu pendanaan yang menjadi masalah klasik dalam pengembangan KPHP di Indonesia. “Fokus pada pengembangan bisnis yang berbasiskan masyarakat lokal dan implementasi strategi 3M akan mempercepat kemandirian KPHP dari segi pendanaan tentunya dengan memproduksi barang dan jasa yang berkelanjutan”tuturnya.

Dalam paparannya di depan peserta workshop, Putera menjelaskan ada delapan KPHP yang telah ditetapkan sebagai KPH Model dengan variasi produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Lokasi KPH Model tersebut tersebar dari sumatera hingga Sulawesi diantaranya KPHP Model Mandailing Natal di Sumut yang menghasilkan produk minyak nilam, KPHP Model Tebing Tinggi yang menghasilkan Nibung dan Kopi Liberika serta KPH Model Kapuas Hulu yang menghasilkan produk Madu dan Rotan. KPH Model Kapuas Hulu menjadi satu-satunya perwakilan dari Kalimantan. “Pendampingan teknis dari KPHP dan ahli kepada masyarakat lokal harus terus dilakukan utamanya dalam segi produksi serta pemasaran” ujarnya.

Guna mendukung pendampingan dan penyelarasan tersebut telah dilakukan juga penandatanganan kerjasama (MoU) antara Ditjen PHPL dengan Gubernur di dua Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pendampingan juga dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi FLEGT (Forest Law Enforcement, Government and Trade) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “2017 ada 15 kelompok yang telah difasilitasi kemudian 2018 ada 150 kelompok” ujarnya menutup paparannya.

Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) bekerjasama dengan the International Tropical Timber Organization (ITTO) serta dukungan dari mitra seperti WWF, TFCA, GIZ,dan KEHATI menggelar workshop region Asia Pasifik mengenai pengelolaan kawasan konservasi lintas batas. Tema kali ini adalah pemebedayaan masyarakat sekitar hutan dan perempuan menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Hadir di acara ini perwakilan dari Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand dan India.

 

Sumber : BBTN Bentarum

Berikan rating untuk artikel ini

Average Rating: 0

Komentar

Login terlebih dahulu bila ingin memberikan komentar.

Login

Belum terdapat komentar pada berita ini