KSDAE

Jayapura, 28 Februari 2018. Dalam lawatannya di Jayapura pada hari Rabu, 28 Februari 2018, Inspektur Jenderal KLHK, Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA dan Sekretaris Inspektur Jenderal, Ir. Abdul Hakim, M.For berkesempatan melakukan Pembinaan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Konflik Kepentingan pada UPT KLHK Lingkup Provinsi Papua.

Dalam arahan dan sambutannya, Kepala BBKSDA Papua, Ir. Timbul Batubara, M.Si menyampaikan salah satu dari sejumlah upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi adalah dengan memberlakukan aplikasi elektronik berbasis online pada semua layanan publik. Pada BBKSDA Papua salah satunya akan diterapkan SATS-DN Online terkait dengan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Secara garis besar dalam Sosialisasi oleh Inspektur Jenderal KLHK dan Sekretaris Inspektur Jenderal ini merupakan upaya pencegahan dini (early warning) dan upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government). Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan. Kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin tahunan atau seremonial akan tetapi sebuah komitmen untuk menjadikan satu organisasi/institusi yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik. Semua tercermin melalui prilaku aparatur yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, mampu menciptakan satu wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh seluruh pegawai UPT KLHK Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua, P3E Papua dan Seksi Wilayah III Gakkum Jayapura. Selain acara sosialisasi tersebut diberikan pula cinderamata bagi 5 (lima) orang Pensiunan PNS dan 1 (satu) Tenaga Bhakti Rimbawan yang telah resmi diangkat menjadi PNS dan ditempatkan pada BPPHLHK Wilayah Maluku-Papua di Manokwari.

Sumber : Balai Besar KSDA Papua