KSDAE

Putussibau, 22 Februari 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) hari ini Kamis (22/2) menggelar konsultasi publik dalam rangka merevisi zonasi kawasan Taman Nasional khususnya di wilayah TN Betung Kerihun. Dalam pembukaannya, Kepala Balai Besar TN Bentarum Arief Mahmud menegaskan revisi zonasi ini dilakukan karena adanya perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat serta adanya pembangunan strategis nasional, kebutuhan pembangunan strategis nasional tersebut berupa pembangunan jalan inspeksi patroli perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. “Bahwa ada kebutuhan untuk menjaga NKRI ada juga kebutuhan pengembangan wilayah misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan yang menghubungkan Kalbar dan Kaltim dan juga dinamika pembangunan masyarakat dan pengembangan wisata sehingga kami merasa perlu revisi zonasi” tegasnya.

Lebih lanjut Arief menilai bahwa revisi ini sejalan dengan salah satu program Nawacita Jokowi-JK yaitu percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Jalan ini melingkupi pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat sepanjang ±850 KM yang terbagi dalam 12 koridor ruas. Untuk Koridor Nanga Era – Batas Kalimantan Timur sepanjang 158 KM dan akan melewati kawasan Taman Nasional Betung Kerihun ±40 KM. Keberadaan jalan ini sangat penting bagi pengelola untuk mempermudah akses dalam kegiatan patroli kawasan dan monitoring flora dan fauna. Disamping itu pembangunan jalan ini akan membuka akses dan aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. “ini semua kita lakukan untuk kepentingan masyarakat bukan kami” tegasnya.

Di sisi lain ada kebutuhan untuk peningkatan pengamanan perbatasan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan dengan meminta JIPP sepanjang 312 km yang melewati zona inti TN Betung Kerihun di bagian utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Letkol Gito Prayitno mewakili Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan , Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam arahannya, menegaskan revisi zonasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan stabilitas keamanan khususnya di sepanjang wilayah perbatasan Negara. Selain itu Kemenhan juga telah menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat sekitar perbatasan seperti di sepanjang Kalimantan, Papua dan NTT. “Kita tahu bersama bahwa kawasan perbatasan rawan tindakan penyelundupan, illegal logging, penyebaran ideologi (yang bertentangan dengan pancasila) serta kegiatan ekonomi perbatasan” tegasnya. Ditambahkannya, pembangunan jalan inspeksi patroli perbatasan ini juga merupakan implementasi nawacita presiden Joko Widodo khususnya nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Terima kasih kami ucapkan kepada Dirjen KSDAE dan Balai Besar TaNa Bentarum yang telah memfasilitasi kegiatan ini” tutupnya.

Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum