KSDAE

Gilimanuk, 31 Januari 2018. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB) melaunching Call Center layanan pengaduan masyarakat dalam acara Konsultasi Publik Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di TNBB.

Kegiatan dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pemegang IPPA, Lurah/Kepala Desa, Bendesa (kepala desa adat), kelompok masyarakat, LSM, dan jurnalis/wartawan. Tujuan dari kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk menjaring masukan dari berbagai pihak terkait rencana pembangunan sarana prasarana wisata alam di TNBB tahun 2018.

Acara dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Drh. Agus Ngurah Krisna K., M.Si. yang  pada kesempatan ini sekaligus melaunching nomor Call Center pengaduan masyarakat di nomor +6282247475988. Melalui nomor ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan pengaduan terkait gangguan kawasan lingkup wilayah kerja BTNBB sehingga dapat direspon cepat untuk ditangani.

Adapun acara dilanjutkan dengan paparan  rencana pembangunan sarpras wisata alam di TNBB. Dalam presentasi yang dibawakan oleh Kasubag TU TNBB, Wiryawan S. Hut, yang menyampaikan bahwa rencana pembangunan berada di tiga lokasi yaitu :
1. Karangsewu (pengembangan dermaga, menara pantau, mangrove trail, pedestrian, landmark, dan shelter)
2. Labuan Lalang (instalasi air bersih, mushola, dan toilet)
3. Pulau Menjangan (shelter, toilet, bak penampung air, instalasi air bersih, dll).

Peserta konsultasi publik diberi kesempatan untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan sarpras tersebut. Point penting  masukan dari peserta dalam pembangunan sarpras wisata alam di TNBB ini yaitu menggunakan style/gaya Bali dalam setiap bangunan baik bentuk maupun materialnya; ramah lingkungan dan tidak mengganggu keindahan alam; menambah daya tarik wisata; memperhatikn kepentingan spiritual budaya; dan perlu sinkronisasi kebijakan pengelolaan wisata pemkab dengan TNBB.

Dalam kesempatan ini, juga sedikit dibahas tentang permasalahan sampah dan penanganannya. Masukan dan harapan masyarakat akan diakomodir oleh Balai TNBB dengan melakukan review dokumen perencanaan yang telah dibuat. Harapan akhir semua pihak adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari adanya aktifitas wisata di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

Sumber :Balai TN Bali Barat