KSDAE

Banda Aceh, 25 September 2017. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) melaksanakan pelatihan dokter hewan dalam penanganan satwa liar berpenyakit dan terlibat konflik manusia-satwa liar. Pelatihan ini didukung oleh Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar (ADSL), Pusat Studi Satwa Liar Universitas Syiah Kuala, dan The Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation (Vesswic). Pelatihan yang dilaksanakan tanggal 25 – 27 September 2017 di kantor BKSDA Aceh ini diikuti oleh dokter hewan di 12 kabupaten/kota di sekitar kawasan konservasi di Aceh. 

Konflik manusia dengan satwa liar telah meningkatkan potensi kematian satwa terancam punah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi kematian langsung berupa pembunuhan terhadap satwa konflik, sementara potensi tak langsung dapat berupa penyakit yang ditularkan hewan domestik. Hasil kajian WCS-IP dan laporan media massa menunjukan kejadian konflik tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Di bentang alam Leuser sendiri, sepanjang tahun 2017 ini WCS-IP telah tercatat 14 kejadian konflik manusia dengan harimau, 17 kejadian konflik dengan gajah, tiga kejadian konflik dengan orangutan, dan tiga kejadian konflik dengan satwa lain, termasuk beruang madu. Hingga bulan Juli 2017, tercatat pula empat kasus kematian gajah akibat konflik di bentang alam Leuser. Konflik tersebut memberikan dampak negatif kepada masyarakat berupa kerugian ekonomi, terguncangnya psikologi, korban terluka, hingga kehilangan nyawa.

Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si, Kepala BKSDA Aceh, menyampaikan, “BKSDA memerlukan dukungan mitra serta tenaga profesional dalam penanganan konflik manusia dengan satwa liar, khususnya harimau. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter hewan dalam penanganan serta penyelamatan harimau yang terluka akibat konflik dengan manusia, maupun yang terkena penyakit, sehingga kematian harimau dapat dicegah.”

Luasnya areal konflik satwa liar, khususnya harimau, tingginya jumlah insiden konflik, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, membuat permasalahan ini tidak dapat tertangani secara menyeluruh. Ketersediaan dokter hewan maupun tenaga medis satwa liar di tingkat tapak, yang mampu memberikan pengobatan terhadap harimau yang luka, ataupun melakukan translokasi harimau konflik menjadi kebutuhan strategis. Karenanya, Dr Noviar Andayani, Country Director WCS-IP mengemukakan, “Kami mengharapkan dokter hewan ada di lokasi konflik di setiap kabupaten, dan memiliki kapasitas dalam menangani satwa liar berpenyakit maupun yang terlibat konflik di tingkat tapak.”

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Satwa dan Peternakan Aceh menyampaikan, “Dinas Kesehatan Satwa dan Peternakan merupakan instansi pemerintah yang menaungi dokter hewan yang bertugas di tingkat kabupaten. Meski dokter hewan memiliki fungsi membantu masyarakat dalam pengobatan dan perawatan hewan ternak, namun sebagai veterinair mereka harus membantu peternak dalam penanganan konflik harimau, sehingga dapat mengurangi resiko kematian satwa liar akibat konflik maupun penyakit.” Dengan demikian, Kepala Dinas juga berharap dokter hewan dapat sekaligus melakukan pembinaan kesehatan ternak untuk peningkatan produktivitas ternak, terutama di lokasi rawan konflik.

Penanganan konflik manusia dengan satwa liar telah diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2008, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 tahun 2014. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat dibangun jejaring dokter hewan daerah untuk memberikan dukungan aktif pemerintah kabupaten dan pemerintah Aceh, serta parapihak lainnya dalam implementasi permenhut tersebut.

Sumber : Balai KSDA Aceh