KSDAE

Mataram, 13 September 2017 - Kementerian Koordinator Bidangn Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko.PMK) terus melakukan upaya percepatan pengembangan kawasan khusus Tambora. Kali ini Kemenko PMK menginisiasi rapat koordinasi rencana aksi penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk pengembangan kawasan khusus Tambora. Rakor yang diselenggarakan tanggal 13 September 2017 di BAPPEDA Propinsi NTB ini bertujuan membahas khusus terkait rencana aksi Kementerian/Lembaga termasuk OPD terkait se NTB dalam rangka percepatan pengembangan kawasan Tambora.

Hal menarik yang menjadi dasar pemikiran percepatan kawasan Tambora ini adalah penetapan kawasan tersebut secara nasional sebagai destinasi wisata yang diharapkan memiliki daya saing yang kuat. Pengembangan Tambora memiliki tatangan khusus dimana kawasan tersebut secara administrasi pemerintahan masuk dua wilayah kabupaten yang miskin dan tertinggal di NTB yaitu Kabupaten Bima dan Dompu. Ridwan Syah (Kepala BAPPEDA Propinsi NTB) dalam sambutannya menyampaikan bahwa jika kita ingin keluar dari kemiskinan tersebut salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam di SAMOTA.  KSPD SAMOTA ini merupakan wilayah yang memiliki nilai sumberdaya yang cukup luar biasa mulai dari laut sampai pengunungan.

Rakor yang dipimpin Sekertaris Daerah Propinsi NTB tersebut dihadiri kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, OPD terkait Kabupaten Bima-Dompu, wakil ketua DPRD Propinsi NTB, termasuk perwakilan komunitas lingkar Tambora. Dalam kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Provinsi NTB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas inisiasi Kemenko PMK untuk membantu percepatan pengembangan kawasan Tambora yang tantangan utamanya adalah kemiskinan. Ujung tombak percepatan pengembangan kawasan Tambora ada ditingkat Desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi dana desa untuk mendukung pengembangan infrastruktur di lingkar Tambora.

Dengan terselenggaranya rakor ini diharapkan integrasi program setiap kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dapat sinergi dan terlaksana secara bersama sesuai fungsi dan perannya. Dalam sambutannya Wijanarko Setyawan (Asisten Deputi Pemeberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus) menyampaikan beberapa alternatif program yang dapat dilakukan, antara lain penyiapan moda transportasi yang memadai, pengembangan homestay setelah jalan lingkar Tambora terselesaikan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terwujud konektivitas setiap kawasan di Tambora dapat terwujud secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut Ridwan Syah atas nama Pemerintah Propinsi NTB menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan kawasan Tambora. Dukungan tersebut salah satunya melalui upaya percepatan kawasan tersebut sebagai Geopark dan menjadikan kawasan tersebut sebagai poros perekonomian Pulau Sumbawa. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan Tambora akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dibentuknya tim kerja percepatan pengembangan kawasan Tambora oleh Kemenko. PMK. Hal penting yang dibutuhkan dalam implementasi rencana aksi tersebut, adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan rencana aksi tersebut. Tambora diharapkan menjadi model pengembangan bersama di Indonesia sehingga kawasan ini menjadi destinasi yang unggul dan berdayasaing.

Keberadaan Taman Nasional Tambora sebagai core wilayah pengembangan Tambora diharapkan menjadi magnet yang cukup kuat untuk percepatan pengembangan kawasan tersebut, khusus dalam sektor pariwisata. Taman Nasional Tambora dengan potensinya perlu sebuah manajemen yang mantap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pengembangan paket wisata berbasis masyarakat. Kondisi ini sangat dimungkinkan mengingat kawasan ini diapit dua Taman Nasional yang sudah eksis dan berkembangn yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Taman Nasional Komodo di NTT. Selain itu, Taman Nasional Tambora menjadi satu kesatuan destinasi bersama Teluk Saleh, Pulau Moyo termasuk Pulau Satonda.

 “The Sound From Caldera’

Sumber : Balai TN. Tambora