KSDAE

Jayapura, 23 Oktober 2024. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua mengelola 19 kawasan konservasi. Saat ini, 19 kawasan tersebut tersebar di 4 provinsi setelah pemekaran wilayah administratif di Papua. Kawasan-kawasan konservasi tersebut sebagian besar terletak jangat jauh dari perkotaan. Dengan ragam bentang alam pegunungan, sungai, rawa, danau, dan hutan-hutan primer yang misteri, mengelola kawasan konservasi di Papua memiliki tantangan berat. Meski demikian, BBKSDA Papua tetap mengupayakan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif.   

Pada Selasa–Rabu, 22–23 Oktober 2024, BBKSDA Papua bersama GIZ FORCLIME Provinsi Papua melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT).

Sesuai mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan), ada 9 kawasan yang mendapatkan penilaian, yaitu Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, Cagar Alam Biak Utara, Cagar Alam Supiori, Cagar Alam Enarotali, Suaka Margasatwa Jayawijaya, Suaka Margasatwa Komolom, Suaka Margasatwa Pulau Savan, dan Suaka Margasatwa Pulau Dolok.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari Unit Pelaksana Teknis KLHK Lingkup Provinsi Papua, serta para pihak terkait, terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dengan pelibatan berbagai pihak tersebut, kegiatan ini menargetkan tersusunnya rekomendasi dan rencana aksi hasil penilaian untuk 9 kawasan konservasi tersebut.

Kepala Bidang Teknis pada BBKSDA Papua, Yulius Palita, selaku pelaksana kegiatan, menyatakan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dengan baik dan lancar. Ia menyampaikan bahwa Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi merupakan salah satu target kinerja dari Balai Besar KSDA Papua setiap tahun. Pada tahun 2024, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi lingkup BBKSDA Papua dapat dikatakan sangat khusus, sebab sebelumnya 9 kawasan konservasi tersebut masih berada di satu wilayah administrasi Provinsi Papua. Namun, saat ini 9 kawasan tersebut telah masuk di empat wilayah administrasi provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

“Kami secara khusus mengundang para pihak terkait di empat provinsi tersebut, dengan tujuan membantu kami melaksanakan penilaian, dan selanjutnya kami juga menitipkan kawasan konservasi ini untuk diintegrasikan ke dalam dokumen tata ruang di masing-masing provinsi, khususnya di tiga provinsi baru. Hal ini penting untuk kolaborasi dan kontribusi produktif dalam pembangunan di masing-masing provinsi.” ungkap Yulius.

Kepala BBKSDA Papua, A. G. Martana, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung terlaksanananya penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

“Kepada GIZ FORCLIME Provinsi Papua, juga seluruh peserta dan fasilitator, yaitu Bapak Dr. Ir. Prihananto, S.T., M.T. dan Bapak Dr. Ir. Ismet Khaeruddin, MDM., Ph.D. yang melakukan pendampingan secara intensif, kami ucapkan terima kasih. Semua pihak telah mencurahkan segenap pemikiran sehingga tercipta ruang diskusi yang dinamis dan menghasilkan penilaian yang dapat menjadi bahan masukan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi ke depan,” ungkap Martana. (dd)