KSDAE

Banjarbaru, 1 Agustus 2019 – Konflik tenurial merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan kawasan konservasi tidak terkecuali di Suaka Margasatwa (SM) Kuala Lupak. SM Kuala Lupak memiliki kawasan seluas ±3.726 hektar dimana sebagiannya mengalami perambahan berupa keterlanjuran tambak. Kondisi ini telah terjadi selama 20 (dua puluh) tahun tanpa solusi yang tepat sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove dan habitat fauna endemik Provinsi Kalimantan Selatan Bekantan, dilihat dari penurunan populasi “kera hidung mancung” tersebut.

Diterbitkannya Perdirjen KSDAE P.6/2018 tentang Kemitraan Konservasi (Mitkon) membawa angin segar dalam penyelesaian konflik tenurial pada kawasan konservasi. Dalam penerapannya, Kepala Balai KSDA Kalsel Dr.Ir. Mahrus Aryadi M.Sc membuat Proyek Perubahan (Proper) dalam penyelesaian konflik tenurial di SM Kuala Lupak melalui Mitkon model Baparuan. Model Baparuan merupakan solusi yang saling menguntungkan, ekosistem terpulihkan dan masyarakat mendapat akses atas hak kelola lahan melalui Perjanjian Kerja Sama, tambahnya.

Sebagai langkah awal dalam penerapan Mitkon model Baparuan, Balai KSDA Kalimantan Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari kamis, tanggal 1 Agustus 2019 untuk mendapatkan saran dan masukan serta dukungan dari para pihak seperti BPDASHL Barito, BPSKL Wil Kalimantan, Kepala Desa Kuala Lupak, Kepala Desa Sungai Telan Besar dan Tokoh masyarakat keterlanjuran tambak SM Kuala Lupak,  PT. Adaro Indonesia, serta Tim Kerja Proper.

Pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui rehabilitasi DAS IPPKH PT. Adaro Indonesia selama 3 tahun yaitu P0, P1 dan P2. Menurut Jawase, koordinator tokoh masyarakat petambak SM Kuala Lupak, areal tambak yang ada tanamannya dapat meningkatkan produktivitas, terbukti hasil panen meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan areal tanpa tanaman.

Kepala Desa Sungai Telan Besar Bapak Amberin berharap kedepannya dapat memberikan dampak positif untuk SM Kuala Lupak dan masyarakat Desa. Sedangkan Kepala Desa Kuala Lupak Bapak Junaidi menyarankan agar dalam pelaksanaan melibatkan masyarakat setempat.

Para pihak sangat mengapresiasi proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan ini. Dr. Zainal Arifin Kepala Balai PDASHL Barito sangat mendukung proper ini, karena melibatkan 3 eselon 1 lingkup KLHK, yaitu Dirjen DASHL, Dirjen PSKL dan Dirjen KSDAE. BPSKL Wil Kalimantan yang dihadiri Bapak Aswan dan Bapak Lukas menyampaikan bahwa akan mendampingi dalam perlengkapan administrasi kelompok tani dan pengurusan Kulin KK. Perwakilan PT. Adaro Indonesia yang hadir Bapak Agus, Bapak Ade dan Bapak Bobby menyampaikan bahwa Adaro sangat berkepentingan dengan proper ini, khususnya terkait upaya rehabilitasi DAS yang merupakan kewajiban perusahaan.

Bagian akhir FGD, fasilitator Ridwan Effendi merumuskan dukungan bersama peserta yang hadir, dituangkan dalam Surat Pernyataan Dukungan yang ditandatangani bersama para pihak  Tahapan selanjutnya adalah pembentukan kelompok yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 di kantor Resort Kuala Lupak, tutup Mahrus. (ryn)

Sumber : Prawira Aditya Rahman, SE - Staf Balai KSDA Kalimantan Selatan