KSDAE

Kobe, 28 Oktober 2018. Hari  berlangsung workshop penyusunan rencana kelola hutan adat dan kemitraan konservasi yang dilaksanakan oleh AMAN Maluku Utara dan dihadiri oleh   masyarakat Adat kobe (Desa Kobe dan Sawai Itepo). Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata untuk kali ini hadir sebagai Narasumber. Dalam sambutannya yang sekaligus membuka workshop penyusunan rencana kelola hutan adat dan kemitraan konservasi dengan masyarakat adat kobe , kepala Desa Kobe, Mikles Kadari menginginkan  proses pertemuan hari ini bisa menghasilkan kesepatan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama yaitu kepentingan adat dan kepentingan pemerintah.

Munadi Kilkoda, selaku Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan presentasi tentang Tata Kelola Wilayah Adat untuk Mendukung Kelestarian Hutan, menurutnya, AMAN Maluku Utara akan tetap memperjuangkan hak masyarakat untuk menetapkan hutan adat dengan melakukan pemetaan, meninjau kembali kawasan hutan adat dan memverifikasi wilayah adat berdasarkan mandat putusan MK.35/PUU-X/2012. Dalam workshop ini Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata berkesempatan memberikan presentasi mengenai" Pengelolaan Konservasi berbasis Masyarakat" dan disampaikan  oleh Raduan, SH mewakili Kepala Balai Taman  Nasional Aketajawe Lolobata .

Raduan, SH mengulang kembali penjelasan tentang proses penetapan Taman Nasional serta program kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyrakat. Berdasarkan PERDIRJEN KSDAE No. P 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tahun 2018 Kemitraan Konservasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan  kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam workshop ini, masyarakat sangat antusias mengikutinya, kehadiran Balai TN. Aketajawe Lolobata dan AMAN dirasakan masyarakat sangat tepat untuk mereka ajak berdiskusi menyangkut pengelolaan Hutan dari sisi pemerintah dan Tujuan AMAN bersama masyarakat. Pada kesempatan ini masyarakat sempat  kembali mempertanyakan mengenai pal batas, tidak adanya koordinasi saat penetapan batas TN, dll, dan telah dijelaskan oleh Balai TN.Aketajawe Lolobata

Junesly F. Lilipory, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Subaim, kembali menjelaskan dihadapan masyarakat Kobe dan Sawai Itepo mengenai penunjukkan kawasan, Fungsi Kawasan Hutan yang ada diantara Pemukiman Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi yang dilaksanakan sekarang dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata serta menyatakan bahwa Teman-teman Taman Nasional  siap untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Lilian Komaling yang hadir mewakili Kepala Balai TN Aketajawe Lolobata menyampaikan penutup dari Balai TN. Aketajawe Lolobata menghimbau kepada masyarakat biarlah proses tetap berjalan , baik usulan hutan adat yang dilakukan masyarakat Kobe dengan fasilitasi AMAN tetap kami dukung, namun  Balai TNAL juga akan tetap akan melaksanakan TUPOKSInya sesuai yang diamanatkan dalan peraturan pemerintah, dengan melaksanakan  kegiatan kegiatan pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat, sesuai 10 Cara Kelola Kawasan Konservasi. Dan Jika usulan Masyarakat Adat Kobe telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  maka TN. Aketajawe Lolobatapun akan mentaatinya

Diakhir kegiatan workshop penyusunan rencana kelola hutan adat dan kemitraan konservasi dengan masyarakat adat kobe, Munadi Kilkoda, selaku Ketua AMAN Maluku Utara menyimpulkan 2 (dua) hasil workshop diantaranya ialah (1) Proses Pengusulan Hutan Adat Masyarakat Adat Kobe tetap diperjuangkan sampai dengan selesai (2) Proses kerjasama kemitraan konservasi dan proses  pemberdayaan masyarakat oleh Taman Nasional Aketajawe Lolobata tetap dilaksanakan. Workshop selanjutnya akan dilakukan setelah AMAN Maluku Utara melaksanakan diskusi dengan Taman Nasional Aketajawe Lolobata gambaran Tata Kelola Jika areal Adat yang diusulkan selesai dan telah disetujui.

Sumber : Balai TN Aketajawe Lolobata