KSDAE

Sleman, 5 September 2017. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada hari Selasa, 5 September 2017 menyelenggarakan rapat koordinasi terkait adanya aktivitas pendakian di Jalur Kinahrejo, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Rapat koordinasi dihadiri 30 (tiga puluh) peserta yaitu Muspika Kecamatan Cangkringan, Pemerintah Umbulharjo, Tokoh Masyarakat, Juru Kunci Merapi, Komunitas Gramabuana, SARLINMAS, dan SARDA Sleman. Rapat dimulai pukul 09.30 WIB dan dipimpin oleh Kepala Balai TN Gunung Merapi, Ir. Ammy Nurwati, MM.

Jalur kinahrejo, sebelum erupsi tahun 2010, merupakan salah satu dari 5 (lima) jalur pendakian Gunung Merapi yaitu (1) Kinahrejo – Cangkringan, (2) Babadan – Magelang, (3) Lendong – Cepogo, (4) Sapuangin – Klaten serta (5) Selo – Boyolali. Erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010 menyebabkan empat jalur pendakian mengalami kerusakan dan hanya jalur pendakian Selo layak digunakan sebagai jalur pendakian. Pada Mei 2017, Jalur pendakian Sapuangin dibuka kembali setelah mendapat pertimbangan dalam hal aspek mitigasi kegunungapian dari BPPTKG dan aspek pengamanan pendaki (rescue) dari SAR Klaten serta setelah melalui kajian prakondisi sarana prasaran pendakian, manajemen pendakian, kepastian jalur evakuasi/rescue dan pertimbangan dampak bencana. 

Adanya kejadian pendaki tersesat di Jalur Kinahrejo pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017 menjadi pembahasan serius dalam rapat koordinasi karena pendaki tersebut tidak melalui prosedur regulasi memasuki kawasan konservasi yang dikeluarkan oleh Balai TNGM. Camat Cangkringan, Edi Hermana, menyampaikan bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dan membuka jalur pendakian yaitu Unit pengelola dalam hal ini Balai TNGM.

Adanya pendaki yang melakukan pendakian di jalur Kinahrejo dimungkinkan karena belum tersosialisasinya aturan dan prosedur masuk kawasan TNGM kepada pengunjung maupun warga setempat. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif yang tidak hanya dilakukan secara formal namun juga perlu dilakukan secara informal yang melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat.

Camat Cangkringan juga menyampaikan bahwa salah satu metode sosialisasi efektif yang bisa dilakukan yaitu dengan mengundang admin group media sosial (netizen) sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pemkab Sleman. Selain itu, metode pengamanan dan metode evakuasi menjadi perhatian serius dari TRC BPBD Sleman dan SAR DIY. 

?Peserta termasuk Pak Asih, tokoh masyarakat Merapi (Juru Kunci Gunung Merapi) dan Kepala Dukuh Pelemsari menyampaikan saran dan masukan kepada Balai TNGM agar dapat membuka kembali jalur pendakian Kinahrejo hanya sampai batas Pos 3. Dengan pertimbangan relatif masih aman dan dapat dilalui oleh pendaki. Kondisi ini juga disampaikan oleh Mapala Silvagama dalam presentasinya sebagai laporan hasil ekspedisi tahun 2015 bahwa jalur akhir pendakian melalui Kinahrejo yang masih aman hanya sampai Pos 3.  

Kepala Balai TNGM menyampaikan bahwa penutupan jalur pendakian Kinahrejo bukan harga mati, tetapi membutuhkan proses dan kajian sebagai dasar pertimbangan bahwa jalur Kinahrejo aman sebagai jalur pendakian resmi untuk umum. Sebagaimana proses pembukaan jalur pendakian Sapuangin memerlukan waktu cukup lama dengan melibatkan banyak pihak seperti BPBD, SAR, masyarakat lokal dan BPPTKG sehingga diharapkan terwujudnya zero accident dan zero waste pengelolaan pendakian di TNGM

Di akhir rapat koordinasi tersebut disimpulkan bahwa sampai saat ini jalur pendakian Kinahrejo bukan merupakan jalur pendakian resmi sehingga aktivitas pendakian di Jalur pendakian kinahrejo tersebut merupakan aktivitas illegal yang membutuhkan penanganan segera. Koordinasi intensif semua pihak dan sosialisasi efektif perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas pendakian di jalur kinahrejo. Perlu adanya kajian yang mendalam dan pertimbangan dari pihak terkait sebagai untuk menilai layak atau tidaknya jalur kinahrejo dapat dibuka. Pelibatan masyarakat lokal mutlak diperlukan sebagai benteng terahir penjaga kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Sumber : Balai TN Gunung Merapi