KSDAE

Ampana, 10 Agustus 2023 – Memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) menyelenggarakan  “Rapat  Koordinasi   Pengelolaan Kawasan TN Kepulauan Togean Tahun 2023” pada tanggal 10 Agustus 2023. Rapat Koordinasi ini juga berhasil merumuskan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah untuk melakukan pertemuan lanjutan merancang aksi teknis operasional penanganan isu strategis/  permasalahan  melalui  Forum  Koordinasi  dan  Komunikasi  Pengelolaan  Cagar  Biosfer Togean Tojo Una-Una.

Kepala Balai TN Kepulauan Togean, Dodi Kurniawanmenyatakan bahwa “Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan penyamaan persepsi para pihak (pemangku kepentingan dan pemangku wilayah) terhadap isu strategis/permasalahan pengelolaan kawasan TN Kepulauan Togean untuk pembangunan berkelanjutan”.

“Terdapat 5 (lima) kelompok isu strategis/permasalahan pengelolaan yang saat ini teridentifikasi yaitu: 1) pemanfaatan ruang “zonasi pengelolaan” serta akomodasi kepentingan strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) perlindungan dan pengamanan (penanganan terpadu illegal fishing berupa bom ikan, penggunaan kimia, serta konflik tenurial/terbangun); 3) konflik satwa liar dan pemanfataan perikanan secara berkelanjutan; 4) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; serta 5) kerusakan dan upaya pemulihan ekosistem terumbu karang. Isu strategis/permasalahan ini kedepan perlu ditangani secara terkoordinasi melalui sinergitas, kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pemangku wilayah, dengan tujuan utama pelestarian kawasan TN Kepulauan Togean agar dapat terus memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan”, ungkapnya menambahkan.

Peserta yang hadir berasal dari perwakilan unsur Muspida, DPRD, Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, SKPD terkait, Camat di Kepulauan Togean), instansi vertikal dan LSM yang ada Kabupaten Tojo Una-Una  secara offline. Sementara secara  online, acara ini juga  dihadiri oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Pangan, Direktur teknis lingkup Ditjen KSDAE, Direktur PPH Ditjen GAKKUM, perwakilan SKPD terkait pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan UPT KLHK dengan wilayah kerja regional Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari instansi pengamanan laut (KAMLA Zona Maritim Tengah, Pangkalan TNI AL Palu, Dit. Polairud, BASARNAS Palu).

Sumber : Amelia Diaztari S.Hut dan Wita Nofrinar, S.Si (Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama) - Balai Taman Nasional Kepulauan Togean