Konsultasi Para Pihak TN Pegunungan Latimojong: Perlindungan Ekosistem Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Senin, 31 Juli 2023 BBKSDA Sulawesi Selatan

Makassar, 27 Juli 2023 - Keanekaragaman hayati di pulau Sulawesi, selain beragam, juga memiliki tingkat endemisitas yang tinggi. Kekayaan hayati tersebut hidup berdampingan bersama komunitas alam lainnya, meliputi beragam jasa ekosistem dan juga keberadaan manusia yang bermukim di sekitarnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan yang melekat sejak dahulu. Kompleks hutan pegunungan Latimojong menjadi salah satu area penting yang memiliki kekayaan multi perspektif tersebut, meliputi kekayaan hayati, sosial dan budaya serta keberadaan jasa ekosistemnya.


Gubernur Sulawesi Selatan diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Hasbi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf Gubernur Sulawesi Selatan karena beliau berhalangan hadir, dan kami sampaikan pula apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian semua pihak terhadap pelestarian sumber daya alam kita. Khususnya terkait dengan rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong, Sebagaimana hasil audiensi sebelumnya, pada dasarnya kami mendukung inisiatif tersebut. Namun demikian, proses pengusulan ini tentunya bukanlah perkara yang mudah. Terdapat sejumlah prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengusulan dan penetapannya yang mungkin membutuhkan waktu dan energi yang besar,” tutupnya

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Darhamsyah menambahkan, “Sebagai puncak gunung tertinggi di pulau Sulawesi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya, hanya Gunung Latimojong yang belum berstatus Taman Nasional. Melalui rapat ini setidaknya kita memiliki kesepahaman bersama terhadap pentingnya perlindungan ekosistem hutan pegunungan Latimojong yang mungkin bisa kita dorong menjadi Taman Nasional. Secara umum, kami tentu sangat mendukungnya,” kata Darhamsyah.

Pada sesi materi, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE – KLHK, Ahmad Munawir memaparkan bahwa konsep Taman Nasional akan membuka keran pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah yang berada di sekitar kawasan konservasi, sehingga pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

“Sebagai contoh terdekat di Kabupaten Maros, Pemkab Maros mendapatkan keuntungan bisa mencapai miliaran rupiah per tahun dari hasil kolaborasi pengelolaan Taman Nasional bersama Balai TN Bantimurung Bulusaraung, jadi selain memastikan perlindungan kawasan konservasi, masyarakat melalui Pemda, juga akan mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari hasil pengelolaannya,” kata Munawir


Kepala Balai Besar KSDA Sulsel, Ir. Jusman dalam paparannya menyampaikan, bahwa rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong ini sudah bergulir sejak tahun 2022 melalui inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Enrekang yang difasilitasi oleh BBKSDA Sulsel dan telah dilakukan kajian teknis oleh u Perencanaan Kawasan Konservasi kemudian dilanjutkan dengan studi pelingkupan keanekaragaman hayati yang dibantu oleh tim Fauna & Flora Indonesia Programme.

Pada sesi diskusi dan tanggapan dari para pihak Kabupaten usulan yang dihadiri masing-masing pimpinan Pemerintah Kabupaten yakni Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Enrekang, Sekda Luwu, dan Sekda Sidenreng Rappang serta dihadiri pula Kepala UPT-KPH yang wilayah kelolanya masuk dalam indikatif area pengusulan antara lain Kepala UPT KPH Mata Allo, Kepala UPT KPH Bila, Kepala UPTD KPH Saddang I, dan Kepala UPT KPH Latimojong.

Secara umum, para pihak memberikan respon yang positif dan pada dasarnya mendukung rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong yang tertuang di dalam berita acara hasil rapat konsultasi para pihak dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei lanjutan dan sosialisasi di tingkat tapak. 

Selain unsur Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Pimpinan Pemerintah Kabupaten usulan, kegiatan dihadiri pula oleh Pemerintah Kabupaten Maros diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dalam sharing session kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, dari unsur akademisi Universitas Hasanuddindi Prof. Ngakan Putu Oka turut serta hadir bersama dengan perwakilan NGO/CSO yakni Sulawesi Community Foundation (SCF), Balla Konservasi Wallacea, LSM Celebica.


Kegiatan ini berlangsung di Hotel Dalton Makassar pada tanggal 27 Juli 2023, yang diselenggarakan bersama oleh Fauna dan Flora Indonesia, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.


Sumber : Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Berikan rating untuk artikel ini

Average Rating: 0

Komentar

Login terlebih dahulu bila ingin memberikan komentar.

Login

Belum terdapat komentar pada berita ini