KSDAE

Rengat, 02 Agustus 2017--Kawasan Konservasi (KK) memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai benteng terakhir perlindungan spesies dan konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengalokasikan 27,2 hektar KK di Indonesia yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Taman Nasional dan kawasan yang masih berstatus KSA/KPA. Fakta menunjukan bahwa banyak kendala dalam pengelolaan KK di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pihak pengelola pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi dalam mengelola kawasan konservasinya, namun kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan, prioritas alokasi sumber daya, serta mengetahui keefektifan pengelolaannya.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 ha.  Secara administratif, kawasan ini terletak di Provinsi Riau (Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir) dan Provinsi Jambi ( Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo ). TNBT merupakan salah satu rangkaian pegunungan dengan potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa  yang tinggi dan endemik serta merupakan habitat Harimau sumatera (Phantera tigris sumatrae), tapir (Tapirus inducus), lutung (Presbytis melalopos), Cendawan Muka Rimau (Rafflesia hasseltii) dan berbagai jenis rotan disamping peranannya dalam kelestarian hidro-orologis DAS Kuantan Indragiri. Tujuan pengelolaan kawasan merupakan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan oleh Balai TNBT, antara lain: 1) menjamin  keberlangsungan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya alam di TNBT, 2) memelihara  proses  ekologi  yang  dapat  menunjang kelangsungan  dan  mutu  kehidupan,  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, 3) meningkatkan  nilai  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  alam TNBT serta meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP),4) meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan masyarakat di dalam dan  sekitar  TNBT  dan  peran  serta/partisipasi dalam pengelolaan kawasan, dan 5) meningkatkan  kualitas  kelembagaan  dan  menyediakan dukungan manajemen pada satker Balai TNBT dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dalam rangka mengetahui sejauhmana pengelolaan yang telah dilakukan Balai TNBT dalam kerangka mencapai tujuan dan sekaligus mengetahui perolehan nilai efektivitas dalam pengelolaannya, maka dilakukan evaluasi penilaian. Perangkat evaluasi yang digunakan adalah Management Effectiveness Tracking Tool (METT),perangkat ini telah digunakan lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi.Elemen penilaian yang digunakan sebagai indikator antara lain konteks, input, perencanaan, proses, output dan outcome. Prinsip penilaian antara lain objektif, transparan, partisipatif, reguler, independen, introspeksi dan sharing knowledge.Balai TNBT melakukan penilaian awal pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 58%, nilai tersebut menjadi baseline penilaian METT dan diharapkan meningkat minimal 70% pada tahun 2019.  Hal itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.234/KSDAE-KK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%.Menurut referensi, nilai efektivitas pengelolaan dibagi dalam tiga kategori, yaitu: <33% : pengelolaan kawasan kurang memadai (tidak efektif), 33 % – 67% : pengelolaan kurang memadai (kurang efektif) dan > 67% : pengelolaan kawasan cukup baik (efektiv).  Berdasarkan penilaian METT tahun 2015, pengelolaan TNBT dapat dikategorikan kurang memadai (kurang efektif).   

Untuk memantau efektivitas pengelolaan TNBT, maka diselenggarakan kegiatan penilaian METT TNBT Tahun 2017 pada tanggal 1 s.d 2 Agustus 2017 di Wisma Five Boys, Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau.Kegiatan ini melibatkan para pihak, antara lain instansi lingkupPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kecamatan Batang Gansal dan Batang Cenaku, Polsek Batang Gansal dan Batang Cenaku, Pemerintah Kecamatan Kemuning dan Bappeda Kab. Indragiri Hilir. Selain itu, hadir juga satu orang dosen Universitas Jambi, WWF Program Sumatera Tengah dan Yayasan PKHS (Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera). Acara dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Balai TNBT, Lukman Hery P.,S.Hut.,M.Eng dan dilanjutkan penyampaian materi Kebijakan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi menggunakan METT oleh Wenda Yandra Komara, S.Si.,M.Si selaku fasilitator dari Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE.

Penilaian METT dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dimana setiap peserta merupakan narasumber yang memiliki argumen, pengalaman dan pemahaman dari sudut pandang masing-masing, sehingga terbentuk persepsi untuk menentukan nilai. Nilai ini ditentukan dari kesepakatan bersama dari persepsi mana yang dapat diterima oleh semua, tetapi tetap berdasarkan bukti berupa data dan informasi serta dokumen legal yang dimiliki Balai TNBT. Pada hari pertama pelaksanaan METT, belum semua peserta aktif dalam berpendapat, selanjutnya pada hari kedua satu-persatu peserta mulai aktif dan suasana mulai terjalin akrab, hal ini tidak lepas dari kemampuan fasilitator Wenda dalam menghidupkan suasana dan mendorong peserta untuk lebih aktif.

Adapun total perolehan nilai METT Balai TNBT adalah 69 point dengan uraian Konteks  100%, Perencanaan 89%, Input 67%, Proses 57%, Output 67 %, Outcome 89 % dengan nilai akhir efektivitas pengelolaan kawasan sebesar  70%.  Nilai ini masuk dalam standar minimum yang ditetapkan Dirjen KSDAE. Tercapainya nilai METT sebesar 70 % ini diharapkan Balai TNBT dapat meningkatkan efektivitas pengelolaannya menjadi lebih baik khususnya dari indikator input, proses dan output.

Sumber Info : Balai TN Bukit Tigapuluh