Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal KSDAE

Kedudukan

  1. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
  2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; 
  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas : 

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
  2. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
  3. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
  4. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat PIKA

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
  5. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat KK

Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan,
    pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
  4. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
  5. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat KKH

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
  3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik; 
  5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
  6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik di daerah; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat PJLHK

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
  5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat BPEE

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan ekosistem esensial.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
  3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi; 
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
  6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.