Staf Khusus Menteri LHK Bahas Solusi Permasalahan Kawasan Konservasi di Papua

Jayapura, 12 Juli 2019. Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Jaringan Kerja Masyarakat dan Analisis Dampak Lingkungan, Ir. Hanni Adiati, M.Si., mengunjungi Balai Besar KSDA Papua pada Kamis (11/7). Kunjungan tersebut merupakan rangkaian perjalanan dinas Hanni ke Papua. Dimulai dari kunjungan ke Air Terjun Wabudori di kawasan TWA Supiori, Hanni melihat rencana pengembangan ekowisata dan pemasangan pembangkit listrik tenaga microhydro bagi masyarakat sekitar. 

Saat tiba di kantor Balai Besar KSDA Papua, Hanni memberikan pembinaan kepada para pegawai dalam pertemuan di ruang rapat yang berlangsung khidmat dan hangat. Hanni banyak menerima gambaran kondisi faktual kawasan konservasi di Papua dari para pejabat struktural dan staf lapangan BBKSDA Papua. Di antara permasalahan yang dicanangkan solusinya adalah keberadaan perkampungan di dalam kawasan konservasi, dan hutan di dalam kawasan konservasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berburu dan meramu, meskipun perkampungan mereka berada di luar kawasan.

Hanni menegaskan, setiap persoalan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebaiknya dikaji mulai dari sejarah penetapan kawasan. Mengapa suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan konservasi, kapan, dan siapa yang menetapkan. Hanni memberikan simulasi penyelesaian masalah di Suaka Maragasatwa (SM) Mamberamo Foja, yang dicontohkan oleh M. Taufik, salah satu staf BBKSDA Papua. Saat ini terdapat kelompok masyarakat yang melakukan perburuan tradisional di dalam kawasan SM Mamberamo Foja. Sementara dalam ketentuan mengenai penataan blok kawasan, SM tidak memungkinkan adanya blok khusus yang berupa blok pemanfaatan, misalnya sebagai tempat perburuan tradisional seperti yang terjadi saat ini. 

Menurut Hanni, kajian atas masalah tersebut harus dimulai dari latar belakang mengapa Mamberamo Foja ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa. Apakah terdapat spesies yang khusus. Berapa jumlah spesies tersebut saat ini, dan berapa jumlah masyarakat yang berburu di sana. Keduanya harus dibandingkan.

Selain itu, hal penting yang juga harus dikaji adalah mengenai latar belakang mengapa masyarakat berburu di sana. Apakah memang lokasi tersebut telah menjadi tempat berburu sejak zaman nenek moyang mereka dulu, ataukah mereka berburu di sana karena suatu keterpaksaan, misalnya akibat lahan berburu mereka yang asli tidak dapat diakses lagi karena industrialisasi. Masing-masing akar persoalan akan membawa konsekuensi penyelesaiannya sendiri-sendiri.

Hanni mengatakan, “Harus membuat ranking keterancaman di semua kawasan. Mulai yang paling tinggi tekanannya, sampai yang paling rendah. Tetapi jangan dijadikan olahan bahan politik. Karena tujuan kita adalah menyelesaikan masalah bersama.” [] 

Sumber  : Balai Besar KSDA Papua

Call Center  : 0823-9802-9978

Komentar

Login terlebih dahulu bila ingin memberikan komentar.

Login

Belum terdapat komentar pada berita ini